Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kebijakan dan Kewenangan Urusan Bidang Kearsipan, maka pembagian urusan pemerintahan dan kearsipan meliputi :

1. Kebijakan : Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan    kearsipan    di   lingkungan

Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan  kearsipan Nasional, meliputi :

a.       Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis.

b.      Penyelenggaraan Kearsipan Statis.

c.       Penyelenggaraan Sistem Kearsipan.

d.      Penyelenggaraan Jaringan Kearsipan.

e.       Pengembangan Sumber Daya Manusia Kearsipan.

f.       Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan.

2.      Pembinaan :

Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, kabupaten/kota.

3.      Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan :

Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten/kota.

4.      Pengawasan/ Supervisi :

Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.